EFEKTIFITAS DEREGULASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM MENDUKUNG PENYEDIAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI KOTA MEDAN DAN MAKASSAR

Nino Heri Setyoadi

Abstract


Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program sejuta rumah terkendala oleh perizinan di daerah. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah melakukan deregulasi perizinan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB). Kondisi dilapangan menunjukkan deregulasi tersebut tidak dapat berjalan optimal. Tulisan ini bertujuan mengevaluasi efektifitas deregulasi perizinan IMB dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas deregulasi perizinan IMB di kota Medan dan Makassar. Metode yang digunakan dekriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dengan pengambil kebijakan daerah, instansi penyelenggara IMB, dan asosiasi pengembang perumahan, pengamatan lapangan proses IMB dan dokumentasi data sekunder. Hasil analisis menunjukkan implementasi deregulasi perizinan IMB dikedua kota belum efektif. Faktor pertama yang mempengaruhi berupa regulasi di daerah yang belum sesuai dengan ketentuan Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016 baik dalam aspek persyaratan IMB, mekanisme, dan prosedur didalamnya. Faktor kedua berupa ketiadaan tahapan peninjauan lapangan dalam Permen PUPR No. 05/PRT/M/2016 yang belum ada mitigasi resikonya. Faktor ketiga, penyelenggara perizinan IMB masih dibebani dengan kepentigan diluar urusan keandalan bangunan dan kesesuaian tata ruang. Untuk meningkatkan efektifitas deregulasi IMB maka harus dilakukan penghapusan syarat bukti pajak bumi bangunan (PBB) terakhir dan target retribusi daerah. Selain itu perlu di keluarkan regulasi setingkat Peraturan Pemerintah untuk melindungi pejabat daerah sebagai mitigasi resiko dihilangkannya tahapan peninjauan lapangan.

Full Text:

PDF

References


Albaar dan Achmad, 2013. Analisis Sistem Informasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Menggunakan Pendekatan Framework ITPOSMO (Studi Kasus Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate), Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2013 STMIK AMIKOM Yogyakarta, 19 Januari 2013, hal 7-12

Aruminingtyas, 2014. Model Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Berdasarkan Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Kota Semarang

Besthari, 2015. Studi Deskriptif tentang Dampak Inovasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dan Respon Masyarakat Pemilik Bangunan dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 3, Nomor 2, Mei-Agustus 2015 hal 152-164

Kementerian PUPR, 2016. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Mustagfiri dan Susiloadi, 2017. Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta, Jurnal Wacana Publik Vol 1. No.2, 2017 hal 24-32

Octavia, 2018. Inovasi Pelayanan Publik Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Delivery di Kecamatan Jambangan Kota Surabaya. Jurnal Publika Vol 6. No. 2, 2018 hal

PIP-PTSP, 2016. Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar tahun 2016

Pemda Kota Makassar, 2015. Peraturan Walikota Makassar No. 60 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Satu Pintu Kota Makassar

Pemda Kota Makassar, 2012. Perda Kota Makassar No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Pemda Kota Medan, 2002. Peraturan Daerah Kota Medan No. 9 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan

Sudirman dan Farid, 2016. Analisis Penerimaan dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Informasi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Maros, Jurnal Komunikasi KAREBA Vol. 5 No.1 Januari - Juni 2016 hal 104-117


Refbacks

  • There are currently no refbacks.