POTENSI KONFLIK DAN ASPEK LEGALITAS LAHAN HASIL REKLAMASI TANGGUL PANTAI DI JAKARTA

Andi Suriadi

Abstract


Pembangunan tanggul pantai di pesisir Teluk Jakarta diharapkan dapat mencegah terjadinya banjir rob sekaligus untuk melakukan revitalisasi kawasan pesisir. Untuk itu, tanggul pantai dibangun di sisi laut, selain untuk mempermudah pembangunan juga untuk menciptakan lahan baru (reklamasi). Namun demikian, lahan hasil reklamasi berpotensi menimbulkan konflik. Untuk itu, tulisan ini berusaha mengidentifikasi potensi konflik dalam pemanfataan serta aspek legalitas lahan reklamasi sehingga tidak terjadi konflik di masa-masa mendatang. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, penelitian menemukan bahwa konflik sangat potensial terjadi antara berbagai pihak, baik secara vertikal (pelaksana pembangunan/pemerintah dengan pedagang/pengusaha, warga, dan ormas) maupun horizontal (warga, pedagang/pengusaha, dan ormas). Sedangkan dari sisi aspek legalitas, lahan hasil reklamasi sebagai objek hukum dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh subjek hukum dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan memperoleh hak pengelolaan sehingga dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Untuk itu, diharapkan pihak pelaksana pembangunan segera dapat mempersiapkan pengajuan untuk memperoleh hak pengelolaan kepada lembaga pertanahan yang berwenang.

Full Text:

PDF

References


Aspan, Zulkifli. 2017. Advokasi Ligitasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang Undang Lingkungan Hidup). Jurnal Amanna Gappa. 25 (2): 9 -24.

Bintari, Antik dan Talolo Muara. 2018. Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta. Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan. 4 (1): 119 -144.

Permana, Bayu Nanda. 2018. Konflik dalam Kebijakan Reklamasi Teluk Utara Jakarta pada Masa Pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Periode (2015-2017). (Skripsi) Jakarta: FISIP UIN Syarif Hidayatullah.

Prayogo, Dody 2006. Dinamika, Sebab dan Peran Negara dalam Konflik Antara Korporasi dengan Komunitas Lokal: Studi Kasus pada Industri Geotermal di Kec. Pangalengan, Kab. Bandung, Jabar”. Jurnal Masyarakat, Vol XIII (2): 38-39.

Puslitbang KPT. 2017. Penelitian Kebijakan Pemanfaatan Lahan Pembangunan Tanggul Pantai.

Puslitbang KPT. 2019. Kajian Kebijakan Aspek Sosial dan Lingkungan pada Program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Tahap A.

Rumengan, Pricilia Fenny. 2016. Aspek Hukum Lingkungan dalam Pelaksanaan Reklamasi Pantai Kawasan Bisnis Boulevard Kota Manado. Jurnal Lex et Societatis. 4 (2): 176 – 183.

Santoso, Urip. 2015. “Perolehan Hak Atas Tanah yang Berasal dari Reklamasi Pantai” Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 27, Nomor 2 Juli 2015.

Siparanji, Dessy Natalia. 2013. “Status Hukum Tanah Reklamasi Pantai Kota Manado Berdasarkan Undang Undang Agraria No. 5 Tahun 1960”. Jurnal Lex Administratum. Vol. 1/No.2 April – Jun 2013.

SNVT PTPIN Kementerian PUPR. 2019. Persiapan FGD Pembentukan Komitmen antara Kementerian PUPR dengan Pemda dalam Proyek NCICD Stage A.

Susanti, Nonik. 2018. Upaya Greenpeace Menjaga Kawasan Pantai Indonesia Terkait Proyek Pulau Reklamasi Teluk Jakarta. Jurnal JOM FISIP. 4 (2): 1 -18.

Yulianti, Rina; Mufarrijul Ikhwan; dan Nurus Zaman. 2015. Urgensi Pengaturan Reklamasi Pantai di Wilayah Pesisir Selatan Madura. Jurnal Yustisia. 4 (1): 103 – 121.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.